October 23, 2019

Keanggotaan

Anggota HIPPI adalah pelaku usaha, baik sebagai pemilik usaha maupun pimpinan/penanggung jawab dari Badan Usaha Swasta Nasional/ Koperasi/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Persyaratan untuk menjadi Anggota HIPPI

1. Pengusaha yang berstatus, baik sebagai Pemilik Usaha maupun Direksi/Komisaris atau Pimpinan/Penanggung Jawab dari Badan Usaha Swasta Nasional/ Koperasi/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang masih aktif.

2. Menandatangani dan mengajukan surat permohonan menjadi Anggota HIPPI, serta melengkapi persyaratan administrasi keanggotaan, yang ditetapkan oleh DPP HIPPI.

Prosedur Pendaftaran Anggota

Prosedur pendaftaran anggota diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh DPP HIPPI.

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh DPP HIPPI.

2. Calon anggota yang diterima menjadi anggota HIPPI akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari DPP HIPPI.

3. Format Formufir Pendaftaran dan KTA, bentuknya seragam dan dicetak oleh DPP HIPPI.

—————————————————————————————–

Hak dan Kewajiban Anggota

Setiap anggota mempunyai hak :

a. Untuk memilih dan dipilih dalam pembentukan kepengurusan, sesuai tata cara yang ditetapkan dalam MUNAS / MUSDA / MUSCAB.

b. Untuk memperoleh bimbingan, pelayanan, pembinaan dan bantuan dalam pengembangan usahanya.

Anggota mempunyai kewajiban :

a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HIPPI serta segala ketentuan dan peraturan maupun keputusan organisasi.

b. Menjaga dan memelihara serta menjunjung tinggi martabat dan nama baik organisasi.

c. Menggalang persatuan dan kesatuan serta solidaritas di kalangan sesama anggota.

—————————————————————————————–

Sanksi Terhadap Anggota

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar-kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:
a. Teguran atau peringatan tertulis,
b. Penghentian pelayanan organisasi,
c. Pemberhentian sebagai anggota.

Pemberhentian Anggota

1. Dewan Pengurus HIPPI dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan jika anggota:

a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi.
c. Tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi.
d. Tidak memenuhi keputusan organisasi.
e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.

2. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dikeluarkan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak tiga kali.

3. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan keanggotaannya.

4. Anggota yang dikenai sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri kepada :
a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi.
b. Rapat Kerja Daerah / Rapat Kerja Cabang yang bersangkutan.
c. Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang yang bersangkutan.
d. Rapat Kerja Nasional.
e. Musyawarah Nasional.

1. Anggota yang kehilangan haknya terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi dicabut oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi.

Kehilangan Keanggotaan

Kehilangan keanggotaan dalam HIPPI dikarenakan :
a. Berhenti atas permintaan sendiri / mengundurkan diri.
b. Berhalangan Tetap.
c. Diberhentikan oleh Organisasi.
d. Meninggal Dunia.

—————————————————————————————

sumber: AD/ART HIPPI 2010/2015